Indonesia tidak memiliki Undang Undang Perdagangan ONLINE

GambarSalah satu negara yg tidak memiliki UU Perdagangan Online (eCommerce) adalah Indonesia. Sementara sejak 1992 perdagangan ONLINE telah ramai di Indonesia, bahkan 1999 sudah Website yang berani menjual produknya melalui eCommerce. Persoalan transaksi ONLINE menghantui manajemen perbankan karena belum siap menghadapi penyalahgunaannya.

Kini 2014, satu dekade lebih, Indonesia masih berkutat pada UU penjualan berbasis ONLINE; Sudah banyak kasus yang telah merugikan masyarakat luas, namun pelaku kejahatan penjualan ONLINE tidak bisa dijerat karena UU SALES ONLINE itu tidak ada. Pada Tahun 2014 Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa dirinya akan segera menyelesaikan aturan turunan terkait transaksi pembelian dan penjualan berbasis “online” (daring) atau “e-commerce” yang saat ini masih diatur dalam Undang-Undang Perdagangan saja.

Pada UU Perdagangan tersebut, e-commerce diatur dalam Bab VIII Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 65 dan 66. Sementara untuk ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang hingga saat ini masih didorong penyelesaiannya.

UU Perdagangan itu merupakan pengganti peraturan penyelenggaraan perdagangan, “Bedfrijfsreglementerings Ordonnantie” (BO), yang telah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda sebagai dasar hukum perdagangan Indonesia.

“Di dalam UU Perdagangan sudah diatur, nanti akan ada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, targetnya segera diselesaikan,” kata Lutfi, seusai menghadiri Sosialisasi Permendag 70 tahun 2013 di Jakarta, Rabu. Sekarang kita menanti hasilnya, masih belum diumumkan, semoga.

Lutfi mengatakan, meskipun masa jabatannya hanya sampai 20 Oktober mendatang, pihaknya merasa perlu untuk segera menyelesaikan aturan turunan terkait jual beli daring tersebut, mengingat pertumbuhannya yang sangat tinggi.

“Pertumbuhannya 300 persen lebih cepat daripada pertumbuhan transaksi dengan menggunakan uang tunai, dan hal tersebut menjadi sangat penting untuk kita segera selesaikan aturannya,” ucap Lutfi.

Dengan nilai pertumbuhan yang sangat tinggi tersebut, lanjut Lutfi, artinya harus diregulasi dengan baik karena para konsumen yang sangat besar tersebut harus dijaga atau dilindungi kualitasnya.

“Ini merupakan prioritas dari Kementerian Perdagangan untuk segera menyelesaikannya,” ujar Lutfi.

Beberapa waktu lalu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa mayoritas transaksi “e-commerce” di Indonesia tidak membayar pajak, meskipun nilai transaksi mencapai rata-rata kurang lebih Rp100 triliun per tahun.

Dengan disahkannya Undang-Undang Perdagangan yang mengatur e-commerce, menurut Apindo, nantinya para pelaku usaha akan dikenakan pajak, meskipun hingga saat ini masih belum diketahui berapa besar besaran pajak yang akan dikenakan.

Dalam UU Perdagangan tersebut, diatur perdagangan sistem elektronik dengan ketentuan bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar.

 

Apa Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s